undang undang tentang tentara nasional indonesia. 04-20, tanggal 20 Desember 2019, hal: Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. undang undang tentang tentara nasional indonesia

REPUBLIK INDONESIA. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang May 4, 2012 · Terlebih apabila sikap anggota TNI bertentangan dengan tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU TNI yang menyatakan bahwa : “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. E. 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR-RI Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran. 38 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Dalam menegakkan disiplin dan tata tertib di lingkungan Tentara Nasional Indonesia diperlukan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin yang pasti, tegas dan. Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan merupakan representasi negara asing, yang harus mendapat perlakuan pengamanan secara khusus dari Pemerintah Republik Indonesia selama berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002Dikarenakan, MK telah menolak perubahan batas usia pensiun TNI ini, maka hingga saat ini aturan tentang batas usia pensiun untuk anggota TNI ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang -Undang Dasar 1945; 2. Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor. 2, Desember 2020 Komponen cadangan, komponen pendukung Lebih lanjut disebutkan. 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. PP. Perwakilan. Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia; 1. Menimbang :. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun“Sejalan dengan itu, tugas pokok Tentara Nasional Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dari ancaman dan gangguan. Semua bisnis TNI akan dikelola oleh sebuah badan khusus yang akan didirikan yang merupakan amanat dari Undang Undang No. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3. PENJELASAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. Lebih lanjut perihal TNI, perlu dipahami bahwa definisi tentara menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (“UU 34/2004”) adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. com - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh Mahatma Chryshna Minggu, 4 October 2020 17:32:29 WIB Rabu, 2 Desember 2020 21:46:23 WIB Tentara Nasional Indonesia sebagai sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara sesuai dengan profesinya, perlu menetapkan peraturan Menteri Pertahanan tentang Tenaga profesi Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di luar Institusi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. bahwa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan. Download: Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 PDF. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia adalah. bahwa tujuan nasional Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78); 2. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional IndonesiaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor. BahanPerubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) dengan rumusan perubahan sebagai berikut. Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Perubahan Kedua Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pendidikan Pertama Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. 5. Terkait wacana itu, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto angkat bicara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, terdapat penentuan batas usia pensiun menurut jabatan di TNI . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Pasal I. Program Legislasi Nasional 2020–2024 (disingkat Prolegnas 2020-2024) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk periode 2020-2024. TENTARA NASIONAL INDONESIA. bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah alat negara yang memiliki kemampuan dan tergelar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-Undang, yang meliputi: a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; c) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; d) Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak. bahwa tujuan nasional Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam. Selain itu, terjadi pula pertentangan lainnya pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Santunan dan. TENTARA NASIONAL INDONESIA. Namun demikian Feb 23, 2022 · PEMERINTAH akan mengusulkan batasan usia pensiun prajurit disamakan menjadi 58 tahun. Feb 9, 2022 · JAKARTA, KOMPAS. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA. Ketetapan MPR-RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan. Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia 2004. UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Sedangkan Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas – tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonaantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 3. undang-undang republik indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (selanjutnya disebut sebagai UU Pertahanan Negara), Tentara Nasional Indonesia atau TNI merupakan sebuah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Naskah akademik ini tentu tidak luput dari kekurangan, untuk itu kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1616); 3. 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 3. oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Gugatan itu dilayangkan oleh pensiunan TNI Euis Kurniasih bersama lima orang lainnya pada November 2021. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Fungsional Tentara Nasional Indonesia 1. go. Dengan istilah dan nomenklatur yang sesuai. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi Dalam. 57, dan Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mengatur bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara. Tugas Pusat Keuangan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. IP. Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Nomor : VI/MPR/2000 dan Nomor : VII/MPR/2000. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia yang menyatakan bahwa seorang TNI sangat menjunjung tinggi hukum dan HAM. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara. Peraturan Panglima TNI tentang Kewenangan Pemberian Keterangan Pers di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I. Bunyi Pasal 30 ini mengalami penambahan ayat sebelum dan setelah dilakukannya Amandemen UUD 1945, juga terjadi sedikit perubahan nama bab. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang. Namun, implementasi campur tangan tentara dalam penanganan terorisme harus didasari keputusan politik, demikian yang dikatakan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. May 10, 2023 · JAKARTA, KOMPAS. 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 6. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 65 Ayat 2 yang mengatur prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Berdasarkan uraian tersebut, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan. PEGAWAI DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Disebutkan bahwa Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara,mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. (3) Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk :ketentuan ini adalah undang-undang yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia. 'Indonesian National Military'; abbreviated as TNI) are the military forces of the Republic of Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran. (Puspen TNI). Oleh. TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PERWIRA PENYERAH PERKARA. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), usia pensiun jenjang bintara dan tantama 53 tahun, sedangkan perwira usia 58 tahun. yang diwakili oleh Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, S. TNI tentang Standar Layanan Informasi di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Landasan Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia. (Puspen TNI). Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik . 4. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2OOl tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia; l. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); Dengan persetujuan bersama antara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. Di Indonesia, prajurit TNI akan diadili dengan mekanisme peradilan tersendiri. dibentuk Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. UU 31/1997 sudah tidak relevan pasca lahirnya Undang. (3) Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk :Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, maka Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus disiplin sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Milter. dan f perlu dibentuk Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. PERTAHANAN NEGARA . Saran Perlu dibuat peraturan Perundang-Undangan mengenai kriteria Separatisme, Kelompok Kriminal Bersenjata maupun Pemberontakan, serta siapa yang berwenang untuk menyatakan Separatisme,Peran TNI . M. Undang. Tentara Nasional Indonesia, 59 RechtIdee, Vol. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI maka ketentuannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (“UU 31/1997”). Undang-Undang tentang tentara nasional indonesia (TNI) yang menyebutkan ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara adalah. Dikutip langsung dari Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, berikut pengertian tentara: "Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan. , M. Telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 25 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk. Komponen Cadangan Tentara Nasional Indonesia,. undangan yang terkait lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan. . menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); dan 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM). 2 Tahun 2001 tentang Kepolisisan Negara Republik Indonesia b. Keranjang (0). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan. Pasal I. 2. Pasal 16 ayat (3) mengamanatkan Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan UU Republik Indonesia No. M. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia. profesi diatur dengan undang-undang. Pada masa TNI digabung dengan POLRI menggunakan Catur Dharma Eka Karma yang disingkat dengan CADEK. com - Wacana untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuai kontroversi. Peran dan fungsi. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, peran, fungsi dan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);. TUGAS. 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran. Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut UU TNI) yang mengatur fungsi dan. Terlebih apabila sikap anggota TNI bertentangan dengan tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU TNI yang menyatakan bahwa : “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. 1948 Nomor. Republik Indonesia Nomor 4169); 2. Indonesia. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Operasi militer untuk perang. 57, dan Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Seiring berjalannya era reformasi di. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang. UU No. 3. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22 A, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Keputusan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1983 tanggal 17 November 1983 tentang Pokok-Pokok dan Susunan Organisasi ABRI. The Indonesian National Armed Forces (Indonesian: Tentara Nasional Indonesia, lit. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S. Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Aksi-aksi terorisme semakin marak terjadi di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, judulnya menjadi Bab tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat diselesaikan. Indonesia Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka pengaturan mengenai Hukum Disiplin Tentara Nasional. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : 1. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. Mengingat : 1. Amanat konstitusi tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Doktrin tata kehidupan Militer, keberadaan Komandan satuan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344); sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPeraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Selengkapnya Download Undang-undang TNI. E. Pasal 16 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “wajib” adalah tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab untuk melakukan pembinaan Warga Negara sesuai denganTEMPO. DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA D E N GAN R AH M A T T U H A N Y A N G M AHA E S A MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, Tain. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78); 2. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terbukti melakukan tindak.